Kutipan di SMA Negeri I Bandar Rp 100 Ribu Diadukan, Anggota Komite Ketar Ketir

SIMALUNGUN - Kebijakan yang ditetapkan pihak penyelenggara pendidikan di SMA Negeri I Bandar menuai berbagai komentar dan tersiar kabar, soal kenaikan sumbangan dari wali siswanya dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

Informasi diperoleh, sejumlah wali siswa mengaku keberatan atas kutipan biaya Pembinaan Pendidikan merupakan kewajiban setiap peserta didik yang semula Rp 65.000, - perbulan kemudian, kenaikannya menjadi Rp 100.000, -.

Baca juga: Bambang Wuryanto: Penyerahan Hasil Penyelidikan Brigadir J oleh Komnas HAM Diharapkan Transparan

Menurut nara sumber, dalam rangka musyawarah, wali siswa diundang untuk datang ke SMA Negeri I Bandar, Jalan Kuala Tanjung, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Rabu (25/09/2024), sekira pukul 09.00 WIB.

"

Baca juga: Satnarkoba Polres Simalungun Ringkus Pria Ini di Nagori Bandar Selamat, Barbuknya Sabu dan Ganja

Kenaikan biaya pendidikan tersebut, ditolak saat pertemuan yang dilaksanakan pihak penyelenggara pendidikan SMA Negeri I Bandar dan wali siswa, khususnya yang sebelumnya mengikuti PPDB Tahun 2024, " kata pria bermarga Siregar.

Lebih lanjut, pria yang aktif sebagai penggiat sosial kontrol ini mengungkapkan, sejumlah wali siswa menyampaikan laporan itu kepada pihak DPW KAMPUD Provinsi Sumut dan permasalahan kutipan ilegal diadukan kepada pihak Kepolisian.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Belasan Juta Data Pelanggan PLN Bocor dan Dijual

"Info yang beredar, soal kutipan di SMA Negeri I  Bandar akan dilaporkan ke Polisi. Kabar tersiar, sejumlah anggota Komite Sekolah ketar ketir akan berhadapan dengan pihak Kepolisian, " sebut A Siregar mengakhiri.

Baca juga: Korupsi CSR BUMN untuk UKW, LBH Pers Indonesia Minta PWI dan Dewan Pers Dibubarkan

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Komite Aksi Masyarakat Pemuda dan Demokrasi ( KAMPUD ; red) Provinsi Sumatera Utara, mengaku prihatin setelah mendengar keluhan sejumlah wali siswa.

"'Miris ! pengakuan wali murid kesulitan ekonomi, saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya kesulitan, " sebut M Aliaman melalui sambungan percakapan selularnya.

Baca juga: Kasus Perkosaan Terungkap, DPW - Kampud Provinsi Sumut Soroti RSUD Perdagangan

Ia mengatakan, pihaknya telah menerima informasi atau laporan dari sejumlah wali murid yang mengaku tidak mampu mengakomodir senilai Rp 100 Ribu, dan semua keterangan tersebut akan ditindaklanjuti.

"Oleh karena itu, pihak DPW KAMPUD Provinsi Sumatera Utara berencana membuat pengaduan resmi, " kata M Aliaman Sinaga.

Selain itu, Ketua DPW LSM KAMPUD Provinsi Sumut menegaskan, agar Aparat Penegak Hukum merespon dan menanggapi keluh kesah sejumlah wali siswa SMA Negeri I Bandar.

"Dugaan pihak penyelenggara pendidikan SMA Negeri I Bandar melakuka pungutan ilegal, berkedok sumbangan sukarela pendidikan dan keputusan sepihak ditentang wali murid, " tandas Aliaman Sinaga.

Terpisah, Drs. R Zuhri Bintang, M.A.P.,  Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun dimintai tanggapan melalui pesan percakapan selularnya.

Baca juga: AHY Serius Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Diduga Bayar Warga Jadi Penggarap

"Sdh dipanggil Kepsek ybs ke Cabdis utk klarifikasi, " sebut Kacabdis R Zuhri.

Selanjutnya, Kacabdis Pendidikan menyampaikan, tanggapannya atas kebijakan penyelenggara pendidikan secara sepihak menetapkan kenaikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang wajib diakomodir dan meresahkan wali murid SMA Negeri I Bandar.

"Siapa Wali Murid yg tdk setuju ? Sebutkan namanya, biar dikomunikasikan, " tulis Kacabdis dalam pesannya, Jumat (20/09/2024), sekira pukul 11.44 WIB yang lalu.

Sementara, Kasek SMA Negeri I Bandar Drs. Daud Raja Purba, M.si., dikonfirmasi sebelumnya melalui pesan percakapan selularnya menyampaikan, pihaknya masih mendata dan menyebutkan belum ada keputusan soal kenaikan biaya pendidikan yang tak disetujui wali murid.

Baca juga: Petugas Pengamanan Layaknya APH di PTPN IV Regional II Unit Kebun dan PKS Dosin

"Belum ada keputusan, masih pendataan, " tulisnya dalam pesan percakapan selularnya, Kamis (12/09/2024), sekira pukul 19.00 WIB.

Namun, dihubungi kembali untuk konfirmasi lanjutan, hingga rilis berita ini dilansir ke publik belum dapat dikonfirmasi dan sangat disesalkan, Ia telah memblokir nomor kontak awak media ini.